100+ Contoh Judul Skripsi Hukum dalam Berbagai Kasus (Rekomended)

Apabila Anda seorang mahasiswa semester akhir jurusan hukum tentu saja saat ini Anda sedang sibuk menyiapkan judul skripsi untuk menyelesaikan studinya. Ada banyak sekali judul skripsi hukumyang bisa Anda jadikan sebagai referensi dan inspirasi untuk skripsi Anda. Namun tetap harus diingat, gunakan kreativitas Anda untuk membuat judulnya, tidak hanya menggunakan referensi ini saja.

Judul Skripsi Hukum Pidana

Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan
Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik
Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri
Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum
Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Metrologi Legal
Kajian Yuridis Terhadap Putusan HakimPengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Pernikahan
Tinjauan Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Facti Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter
Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan
Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Berdasarkan Undang Undang
Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Oleh Kejaksaan Negeri
Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Di Bank Tabungan Negara
Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anggota TNI
Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal LoggingDalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan
Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian PerlindunganSaksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan Malaysia
Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan NegeriDalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X
Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri
Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer
Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan
Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Persona Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana
Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PERDATA
Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberporn Ditinjau dari KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan
Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest

Wajib kamu ketahui: urutan pangkat polisi

Judul Skripsi Hukum Perdata

Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Kedudukan Hakim Ad-Hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-Cara Perolehannya dalam Hukum Internasional
Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertifikat Hak Tanah
Tanggung Gugat Pelaku UsahaAtas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih
Peran IAEA (International Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai
Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Nigran Melalui Promosi Konvensi Pekerja mIgranTahun 2000
Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Informasi Produk Yang Tidak Jelas
Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional
Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan
Perkembangan Konstitusi di Indonesia
Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990
Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) Dalam Suatu Perkara Perdata
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata
Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Hukum Antara Produsen Dengan Retail Goods di Kota Madya X
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pemberian Kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri
Pelaksanaan Eksport Import pada Beberapa Perusahaan Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Kredit Berdokumen di Semarang
Pengaturan perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Eksistensi Tanah Jabatan Bagi Pejabat Desa Menurut Hukum di Kecamatan X, Kabupaten Y
Analisis Yuridis Proses Merger Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Mandiri Persero
Kewajiban dan Tanggung Jawab Manager Investasi Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal Reksa Dan Bubar
Upaya BPR Sebagai Pemberi Kredit Dalam Meningkatkan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah di daerah X dan Y
Penutupan Asumsi Tanggung Jawab Dalam Pegangkutan Barang Pada Pengangkut Udara Domestik, Garuda Indonesia Airways
Tinjauan Terhadap Asuransi Kecelakaan Diri Anggota (AKDA) Bagi Anggota Polri dan PNS di Lingkungan Polri di Daerah Istimewa Yogyakarta

Judul Skripsi Hukum Agraria

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kampung X, Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Oleh Kantor Pertanahan
Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Dan Absebtee
Kinerja BPN Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah
Penuntutan Pengembalian Tanah Yang Telah Diganti Rugi Berdasarkan Undang Undang
Hak Pengembalian Harta Gono Gini yang Masih Setengah Diganti Rugi
Peran Pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang
Tinjauan Proses Pembuktian Kebenaran Dasar Penguasaan Tanah Dalam pendaftaran Konversi Hak Atas Tanah Ex Hukum Adat
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Keppres No 55 Tahun 1993
Analisis Mengenai Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi
Analisa Hukum Keberadaan Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Peningkatan jual Beli Atas Tanah
Prinsip Kehati-hati dalam Penerbitan Sertifikat Hak Asasi Tanah Oleh Kantor Pertanahan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat di Kantor Pertanahan
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang Undang
Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Tanggung Jawab Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) Dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya
Pelaksanaan Fungsi Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistimatik Melalui Land ManagementAnd Policy Development Program (LMPDP)
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah
Eksistensi Hak Ulayat Dalam pemahaman Dan Sikap Masyarakat Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X
PRINSIP KEHATI-HATI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ASASI TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SISTIMATIK MELALUI LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BANJARNEGARA
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KRAGILAN, KADIPIRO OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARNEGARA
TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi di Kabupaten Banjarnegara )
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara)
PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 – 2006
EKSISTENSI HAK ULAYAT DALAM PEMAHAMAN DAN SIKAP MASYARAKAT DI KEC PANGURURAN BUHIT KAB SAMOSIR, DIKAITKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1968
KINERJA BPN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ATAS TANAH
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PERWAKAFAN TANAH MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Judul Skripsi Hukum Bisnis Syariah

Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Memberantas Kemiskinan
Koperasi Syariah Sebagai Badan Alternatif Pengusahaan Air di Indonesia
Implikasi Sistem Pembayaran Upah (Loan) Sebagai Salah satu Hak Normatif Pekerja (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Hukum Islam)
Implikasi Yuridis Sosiologis Praktik Terorisme dan Korupsi, Perspektif Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Islam
Akibat Hukum Peraturan Presiden (Perpres) No 71 Tahun 2015 Terhadap Feedlotter Perspektif Hukum Islam
Pemberantasan Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Dan Hukum Islam
Nasionalisasi PT. Freeport Indonesia Tinjauan UU Investasi Dan Hukum Islam
Pelaksanaan Kewajiban Pihak Ketiga Dalam perjanjian Subrogasi Menurut Hukum Perdata dan Dalam Perjanjian Hiwalah Menurut Hukum Islam
Praktik Pinjaman Bil Ujroh di Koperasi Dalam Tinjauan Madzab Syafi’i
Pengemis Sebagai Pekerjaan Sehari-Hari Tinjauan Hukum Islam Dan Konstitusi Di Indonesia
Dimensi Yuridis Sosiologis Perumusan Fatwa Tentang ekonomi syariah Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tinjauan Hukum Islam
Akibat Hukum Dari Pengabungan Antara Lippo Bank dan Bank Niaga Terhadap Hak-Hak Pekerja Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan
Pengupahan Buruh Lepas Di Pusat Penggilingan Padi (Tinjauan UU Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)
Faktor I’tkad Baik Pedagang Besar Terhadap Pedagang Kecil Dalam Jual Beli Sistem Hutang Tinjauan Fiqh Muamalah
Perjanjian Sewa Pohon Tinjauan Hukum Islam
Penetapan Harga Dagangan Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah Mursalah
Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet Tinjauan Hukum Jaminan Dan Hukum Islam
Implementasi Retribusi Parkir Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah
Perbandingan Asuransi Syariah Bahtsul Masa’il Nu dan Tarjih Muhammadiyah
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN WARALABA DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR R-LANGGA BANGIL
APLIKASI AKAD RAHN DAN IJARAH DALAM LAYANAN GADAI SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH UNIT KAUMAN CABANG MALANG
ANALISIS HUKUM BERINVESTASI DENGAN ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT LINK
PENIMBUNAN BAHAN POKOK PERSPEKTIF MASYARAKAT BAWEAN (STUDI FIQH MUAMALAH)
BISNIS JUAL BELI MOBIL LEWAT MEDIATOR/MAKELAR BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM DI SHOWROOM MOBIL (STUDY KASUS DI DESA SEDENGANMIJEN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO
IMPLEMENTASI FATWA DSN NO: 02/DSN- MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN MUDLÂRABAH DI BTN KCP SYARIAH SOEKARNO-HATTA MALANG
IMPLEMENTASI PERJANJIAN GADAI BTN IB DI BTN SYARI’AH MALANG
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PERMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI DI KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA (KANINDO) SYARIAH JAWA TIMUR CABANG DAU MALANG)
PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN PADA BANK MUAMALAT CABANG MALANG
SISTEM BAGI HASIL MUZARA’AH DAN PEREKONOMIAN BURUH TANI (STUDI DI DESA TINGGI RAJA KABUPATEN ASAHAN SUMATERA UTARA)

Selain bisa dijadikan judul skripsi hukum, contoh-contoh judul di atas juga bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin mencari inspirasi judul skripsi PAI.

Judul Skripsi Hukum Administrasi Negara

Peran Kantor Pertanahan Terhadap Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Serta Pelaksanaannnya
Prosedur Perolehan Izin Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan daerah No 10 Tahun 2002
Prosedur Pendelegasian Wewenang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
Prosedur Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Perda
Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan di rumah Sakit Jiwa
Mekanisme Jabatan Struktural Dan manajemen Pengembangan Karir Pegawai
Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Perda
Prosedur Penugasan Personal Polri Menjadi Pengajar Pendidikan Kepolisian
Pertanggungjawaban Hukum Bagi PNS Dalam penyalahgunaan Wewenang
Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Prosedur pemberian Izin Usaha Peternakan Berdasarkan Perda
Peranan Grant Sultan Sebagai alat Bukti Kepemilikan Tanah Dikaitkan Dengan Konversi Hak Tanah
Beberapa Kendala Dalam Pemungutan Dan Pembayaran pajak Penghasilan Orang Pribadi
Perlindungan Hukum tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Ditinjau Dari Memorandum of Understanding
Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Yayasan Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara
Prosedur Gas LPG 3 Kg Pada Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
Prosedur Perolehan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet service Provider
Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan
Fungsi Camat Sebagai Kepala Wilayah Dan Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Tugas yang Efektif

Judul Skripsi Hukum Tata Negara

Tinjauan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945
Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana desa Dalam menunjang Pembangunan Desa
Tinjauan uridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia
Tinjauan Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Kewenangan pengadilan Tata usaha Negara Dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah
Eksistensi DPD Dalam Pemekaran Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D
Perlindungan negara Terhadap hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lahan
Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
Analisis Yuridis Gagasan Pemberlakuan Kembali GBHN Sebagai Panduan Pembangunan Nasional pasca Amandemen
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Tanggung Jawab negara Dalam kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM
Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika
Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
Kekuasaan Pemerintahan Negara Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial
Kedudukan Gubernur Dalam Hubungannya Terhadap Bupati/Wali Kota Sebagai Perwakilan Pemeirntah Pusat (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor XX Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dengan Undang-Undang Nomor XXX Dengan Undang Undang Nomor XX Dengan Undang-Undang Nomor XX Tentang Pemerintahan Daerah).
Pelaksanaan Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2012 (Studi di Provinsi ABC)
Pengimplementasian Pemekaran Daerah Kabupaten ABC dan Dampaknya Terhadap Masyarakat
Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor XXX)
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.XXX Ke Dalam Undang-Undang No.XXX
PenerapanElectronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia
Peranan Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran (Studi Pada Legislator Perempuan Terpilih Di Kota ABC 2009-2014)
Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Persepektif Independensi Peradilan dan Akuntabilitas Peradilan

Judul Skripsi Hukum S1

Praktik Penjaminan Hak Tanggungan Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sederhana
Tinjauan Yuridis Sosiologis Efektivitas Pasal 35 Jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Efektivitas Penerapan Pasal 492 Ayat 1 Jo Pasal 536 Ayat 1 KUHP Tentang penggunaan Minuman keras Pada saat sebelum Acara Pengarakan Ogoh-Ogoh Di Bali
Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Judi Dalam Permainan Sepak Bola
Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang dilakukan Oleh Anak
Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
Fungsi Dan peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Pendaftaran Tanah Di Pedesaan
Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian
Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Permohonan Grasi Oleh Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
Penulisan Hukum Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Kewenangan Badan Permusyawarahan Daerah (BPD) Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baik
Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Yang dilakukan Oleh Pengusaha Travel Jurusan Malang-bandara Juanda Surabaya TerhadapKonsumen Pengguna Jasa
Pemberian Kredit Mudharabah (Bagi Hasil) Pada Perbankan Syariah Terhadap Koperasi
Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup
Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum
Analisis Yuridis Sosiologis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pornografi Oleh Media Cetak Dari Perspektif UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Pelaksanaan Wewenang Lain Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi
Analisis Yuridis Normatif Penentuan Yuridiksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran IKAPI Dalam Advokasi Berkenaan Pelanggaran Hak Cipta Berupa Perbanyakan Dan Penjualan Buku Pendidikan Secara Komersial Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat 1 (b) Undang-Undang No 19 Tahun 2002
Analisa Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Agung Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Oleh Perangkat Desa
Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi Peradilan Dalam Menciptakan Kepuasaan Kehakiman Yang Baik
Alasan Jaksa Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Saksi Verbalisant Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Praktik Peradilan
Upaya Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gedung Baru Kampus UIN Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Lingkungan Sekitarnya
Efektivitas Pasal 24 Dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Tinjauan Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Tinjauan yuridis impelementasi aplikasi fidusia online pada kantor notaris Nanang Pratomo, S.H, L.L.M

Judul skripsi hukum tersebut tentu saja dapat membantu Anda yang sedang bingung untuk memilih judul skripsi yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Masih banyak lagi judul skripsi hukum yang belum disebutkan, Anda cukup pilih salah satu yang Anda sukai dan Anda mampu untuk mengerjakannya.