Setelah memproklamasikan kemerdekaan, rakyat tidak langsung merasakan arti kebebasan. Hal ini karena Belanda masih terus berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan oleh para pahlawan poklamator.
Upaya mempertahankan kemerdekaan bukan hanya dilakukan dengan jalur peperangan. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan dengan jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah jalan yang ditempuh oleh pahlawan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia.
Dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh, Indonesia telah melakukan beberapa perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan dibuatnya beberapa organisasi sebagai berikut.
Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati adalah perundingan yang dilakukan di Jawa Barat. Wakil dari Indonesia untuk menghadiri perundingan adalah Sutan Syahrir. Sedangkan, Belanda mengirimkan wakilnya yaitu Wim Schermerhorn. Dalam perundingan ini juga dihadiri oleh seorang mediator dari Inggris bernama Lord Killearn.
Perjanjian Linggarjati terjadi akibat Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, dan tidak mengakui kemerdekaan Negara Indonesia. perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 11 November 1946 dan selesai pada tanggal 15 November 1946.
Berikut merupakan hasil dari perundingan tersebut:
- Belanda mengakui secara de facto bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura adalah wilayah Republik Indonesia.
- Pada tanggal 1 Januari 1949, Belanda sudah harus pergi dari Indonesia.
- Kesepakatan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
- RIS harus bergabung dengan persemakmuran Indonesia-Belanda dan Belanda menjadi Uni.
Namun, banyak tokoh pergerakan nasional yang menentang isi dari perjanjian Linggarjati. Hal ini disebabkan isi dari perjanjian Linggarjati menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Indonesia. Salah satu hal yang merugikan bangsa Indonesia adalah wilayah Indonesia hanya Jawa, Madura dan Sumatera saja.
Keuntungan perjanjian Linggarjati bagi Indonesia adalah wilayah Negara Indonesia telah diakui secara de facto. Selain itu, dengan adanya perjanjian Linggarjati membuat Indonesia diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Walaupun banyak yang menentang perjanjian ini, namun pada akhirnya perjanjian ini tetap ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.
Perjanjian Renville
Upaya diplomasi yang selanjutnya adalah perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda yang dikarenakan adanya sengketa kedaulatan Indonesia. Perjanjian Renville dilaksanakan tanggal 17 Januari 1948.
Perjanjian ini dilakukan di atas kapal Amerika Serikat bernama Renville, sehingga sesuai dengan lokasi diadakannya perjanjian, perjanjian ini dinamakan perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilakukan karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa tentang wilayah Indonesia.
Delegasi dari negara Indonesia adalah Perdana Menteri Amir Syarifudin. Amir syarifudin ditemani oleh Agus Salim, Ali Sastroamijoyo, Dr.J. Leimena, Nasrun, dan Dr. Coatik. Sedangkan, delegasi dari Belanda adalah Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Beliau ditemani oleh Van Vredenburgh, Soumokil dan Koets. PBB juga menghadirkan seorang delegasi yaitu Frank Graham, Paul Van Zeeland dan Richard Kirby.
Perjanjian Renville kemudian menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :
- Belanda mengakui wilayah Indonesia adalah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera.
- Disetujuinya batas pemisah wilayah Indonesia dan Belanda atau garis demarkasi.
- TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur.
- Belanda berkuasa atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi RIS
Namun, perjanjian Renville yang telah disetujui memberikan dampak bagi Negara Indonesia. Indonesia dengan terpaksa menyetujui perubahan menjadi RIS. Selain itu, wilayah kekuasaan Indonesia menjadi berkurang, serta perekonomian Indonesia diblokade Belanda. Setelah adanya perjanjian Renville, muncul Agresi Militer II. Perjanjian Renville memberikan dampak buruk yaitu terpecahnya Negara Indonesia.
Perjanjian Roem-Royen
Semakin kecilnya wilayah Indonesia, membuat Belanda semakin diuntungkan dan melanggar isi perjanjian Renville. Pada tanggal 1 Desember 1948, Belanda memutuskan untuk tidak lagi terikat dengan isi perjanjian Renville.
Sehingga pada tanggal 19 Desember, Belanda melakukan serangan di Kota Yogyakarta. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Perlakuan Belanda ini kemudian dikecam oleh dunia. Sehingga, PBB meminta Belanda dan Indonesia menghentikan serangan masing-masing.
UNCI (United Nations Commision for Indonesia) kemudian berinisiatif mengadakan perundingan lagi pada tanggal 17 April 1949. Wakil dari Indonesia adalah Mohammad Roem, sedangkan Belanda diwakili oleh Herman Van Royen.
Perjanjian ini dinamakan perjanjian Roem-Royen karena diambil dari nama belakang masing-masing delegasi. Perjanjian ini dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan yang dilakukan ini kemudian memiliki kata sepakat dengan isi sebagai berikut:
- Penghentian perang gerilya yang dilakukan rakyat Indonesia.
- Saling menjaga perdamaian, ketertiban serta keamanan.
- Mengikuti konferensi Meja Bundar.
- Pemindahan pemerintahan RI ke kota Yogyakarta.
- Menghentikan agresi militer dan membebaskan tahanan politik.
- Tidak mengakui wilayah kekuasaan di Indonesia sebelum tanggal 19 Desember.
- Menyetujui Ri sebagai Negara Indonesia Serikat.
Dampak dari perjanjian Roem-Royen adalah sebagai berikut:
- Kembalinya pemerintahan RI ke kota Yogyakarta.
- Pasukan Belanda ditarik dari Indonesia tanggal 1 Juli 1949.
- Konferensi Meja Bundar akan diadakan di Den Haag, Belanda.
- TNI menguasai keadaan sepenuhnya di Indonesia.
- Yogyakarta akan ditinggalkan Belanda pada tanggal 29 Juni 1949.
Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar (KMB) dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949. Pada tanggal 2 November 1949 Konferensi Meja Bundar berakhir. Konferensi Meja Bundar terjadi di Den Haag (Belanda). KMB dilakukan oleh Belanda dan Indonesia untuk menyelesaikan perundingan sebelumnya.
BFO dan RI mengadakan perundingan untuk menyiapkan KMB di Den Haag, yang bertujuan untuk menyatukan pendapat. Perundingan dilakukan di Yogyakarta sebanyak dua kali pada tanggal 19 Juni dan 22 Juni 1949. Perundingan ini kemudian dikenal dengan nama perundingan Inter-Indonesia.
Perundingan ini memutuskan bahwa BFO sepakat untuk membuat Republik Indonesia Serikat. Kemudian setelah mengadakan perundingan ini Indonesia siap menghadapi KMB di Belanda.
Konferensi Meja Bundar dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia. Wakil dari Indonesia yang menghadiri KMB adalah Bung Hatta. BFO dihadiri oleh Sultan Hamid II. Sedangkan, Belanda dihadiri Mr. Van Maarseveen dan PBB dihadiri oleh Crittchlay. Hasil Konferensi Meja Bundar sebagai berikut:
- Pengakuan bahwa RIS adalah negara yang berdaulat.
- Pada tanggal 30 Desember 1949 kedaulatan RIS sudah harus diakui.
- Diadakan perundingan satu tahun lagi untuk membahas masalah Irian Barat.
- RIS dan Belanda akan memiliki Uni Indonesia-Belanda dengan pemimpin Belanda.
- Penarikan kapal perang belanda dari Indonesia dan pengalihan kapal korvet ke RIS.
- Pasukan Belanda sesegera mungkin ditarik dari RIS.
Pada tanggal 27 desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RIS yang kemudian ditandatangani oleh wakil Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana. Sedangkan, wakil dari Indonesia diwakili oleh bung Hatta.
Namun, setelah perundingan ini Indonesia harus membayar utang kepada Belanda sebesar 4 miliar gulden. Jangka waktu yang diberikan antara tahun 1950- 1956. Kemudia,n pembentukan pemerintahan Indonesia sementara dengan presiden Soekarno. Perdana menteri Moh. Hatta yang dilantik dan membentuk kabinet RIS.
Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan memang tidak mudah. Tidak hanya berkorban nyawa, namun para pahlawan juga berkorban pikiran demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hasil jerih payah pahlawan di atas sudah seharusnya ditiru oleh generasi muda.